Jakarta (9/4). Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa kedaulatan dan kemandirian pangan merupakan pondasi krusial bagi ketahanan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Bapanas, Budi Waryanto, saat menjadi pembicara dalam perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) X LDII di Jakarta, Kamis (9/4/2026). Dalam paparannya, Budi menyoroti pentingnya memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat di tengah dinamika global yang tidak menentu.
Menurut Budi, aspek ketersediaan pangan menjadi prioritas utama pemerintah agar kebutuhan dasar rakyat tetap terjangkau. Ia mencontohkan, jika terjadi gejolak global seperti perang yang memicu kenaikan harga beras, dampaknya akan sangat berbahaya bagi stabilitas sosial. Oleh sebab itu, Bapanas telah menyiapkan cadangan pangan strategis, termasuk stok beras yang kini mencapai lebih dari 3 juta ton, guna menjamin tidak ada satu pun warga negara yang kesulitan mengakses pangan.
Selain menjaga stok, Bapanas juga diberi mandat untuk mengelola komoditas pangan pokok strategis guna menjaga stabilisasi harga. Budi menjelaskan bahwa pengelolaan yang efektif bertujuan untuk menciptakan keseimbangan harga, baik antarwaktu maupun antarwilayah. Langkah ini diharapkan dapat menekan laju inflasi serta memastikan kesejahteraan bagi para petani sebagai produsen utama pangan di tanah air.
Di sisi lain, Bapanas mendorong adanya penganekaragaman konsumsi pangan dengan memaksimalkan potensi pangan lokal. Melalui diversifikasi ini, ketergantungan pada satu jenis komoditas pokok dapat dikurangi, sekaligus meningkatkan gizi masyarakat. Upaya ini juga mencakup pengawasan ketat terhadap mutu dan keamanan pangan agar produk yang dikonsumsi masyarakat terjamin kualitasnya.
Implementasi program-program strategis tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata (outcome) berupa penurunan angka stunting di berbagai daerah. Budi menegaskan bahwa daerah-daerah yang selama ini masuk dalam kategori rentan rawan pangan harus mendapatkan perhatian khusus. Dengan sinergi berbagai pihak, keberlanjutan usaha peternak dan pelaku usaha pangan lainnya dapat lebih terjamin demi kemandirian ekonomi.
Bapanas pun mengajak organisasi kemasyarakatan seperti LDII untuk terus berkolaborasi dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya ketahanan pangan dari hulu ke hilir. Sinergi ini dianggap penting agar program pemerintah tidak hanya berhenti pada kebijakan administratif, tetapi benar-benar menyentuh kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya pangan secara mandiri dan berkelanjutan.
Sekretaris Pondok Pesantren Gadingmangu, Nurul Firdaus, yang hadir dalam acara tersebut, memberikan tanggapan positif terhadap visi Bapanas. Ia menyatakan bahwa arah dan tujuan kebijakan pangan yang dipaparkan sangat selaras dengan upaya pesantren dalam membangun kemandirian santri. Menurutnya, pemahaman mengenai kedaulatan pangan harus ditanamkan sejak dini di lingkungan pendidikan berbasis agama agar para generus bangsa memiliki kepedulian terhadap ketahanan pangan nasional.
“Kami melihat paparan dari Bapanas ini sebagai momentum untuk memperkuat program ketahanan pangan di lingkungan pesantren. Dengan arahan yang jelas dan terukur dari pemerintah, organisasi seperti LDII diharapkan mampu memberikan dampak nyata yang lebih luas bagi masyarakat dan bangsa,” ujar Nurul Firdaus. Ia pun menutup dengan harapan agar kolaborasi ini terus berlanjut demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara pangan dan kuat secara karakter.
